Komisi I Ingin Revitalisasi LPP RRI

06-06-2012 / KOMISI I

Komisi I DPR RI menginginkan adanya Revitalisasi pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI). Mengharapkan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 merupakan enterypoint kepada RRI untuk sistemik dalam memulai langkah-langkah revitalisasi.

“Hal Itu harus kita asumsikan dahulu karena payung yang akan menjadi landasan bagi LPP ke depan, dengan semangat revitalisasi,” Kata Mahfud Siddiq dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS). Saat RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I Hayono Isman, dengan Dewas RRI, Dirut RRI, di Gedung DPR RI, Selasa, (5/6).

Ketua Komisi I Mahfud Siddiq, mengatakan kalau kita membayangkan 2012 RUU LPP ini selesai, maka secara institusi LPP ini terikat dengan UU tersebut. Gagasan yang tuangkan dalam RUU LPP, yang tentu saja gagasan yang ideal dari persepktif LPP yang sejalan dengan RKP 2013.

Maka kata Mahfud, kalau Tahun 2013, kita sepakati sebagai langkah sistemik bagi revitalisasi LPP dengan payung hukum UU yang baru ini, ada beberapa hal strategis yang harus dilakukan menjadi bagian RKP 2013. “Langkah Sistemik dengan 5 aspek audit-audit komprehensif, yang punya gambaran akurat mengenai kondisi LPP RRI, sehingga kita mengetahui memulai langkah untuk melaksanakan UU yang baru ini,” katanya.

Langkah Sistemik melalui pertama Audit Komprehensif Persepsi Public terhadap RRI, dengan survey persepsi public secara nasional, karena ini akan menjadi sumber input yang luar biasa bagi RRI dan kita di DPR. Contohnya Orang aceh memandang RRI seperti apa, Papua eperti apa, orang muda melihat RRI seperti apa, atau orang perbatasan bagaimana ? “Dengan survey persepsi public secara nasional, karena ini akan menjadi sumber input yang luar biasa bagi RRI dan kita di DPR,” paparnya.

Kedua Audit Komprehensif Program, dengan dua parameter, pertama implementasi dari fungsi dan misi RRI yang harus juga berkompetisi dengan radio swasta, kedua dengan iklim kompetitif audit program yang dikomperasikan dengan program radio-radio yang lain, “Apakah program berita sudah cukup memadai dalam pandangan public, dan dalam pemenuhan visi apakah program budayanya,” katanya.

Ketiga Audit Komprehensif Infrastruktur Teknik. Mahfud mengutarakan bahwa yang dilihat program tahun ini saja alokasinya kecil, sedangkan ketika kita melakukan audit teknik yang disingkronkan dengan migrasi dari analog ke digital yang bisa mengcover daerah dan popolasinya di seluruh Indonesia. “Infrastruktur teknik yang ada dan revitalisasi spt apa, dan dibuat perencanaan jangka panjang. Jadi nanti direktur tektik tidak menyicil setiap tahun anggaran infratruktur, kita buat skema lima tahun, berikut langkah-langkah revitalisasi,” tegasnya Mahfud.

“Sehingga kita berbicara dengan pemerintah dalam hal ini bapennas dan menteri keuanagan jelas, kalau RRI mau maju ingin menjadi sabuk informasi bagi Negara maka kita perlu revitalisasi infrastriktur teknik.” tambahnya.

Keempat Audit Komprehensif Sumner Daya Manusia (SDM), katanya kita akan selalu terbebani biaya rutin yang besar sepanjang kita belum mengembangkan satu pandangan baru tentang organisasi dan SDM LPP RRI.  Perlu dilakukan Audit SDM, seperti apa SDM Kreatifnya, SDM Administrative, dalam menunaikan misi dan visi,  kemudian dibandingkan dengan media radio swasta yang lain. “Kita harus bedah secara obyektif untuk perencanaan kedepan” tegasnya.

Dia mengatakan bahwa Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Azwar Abu bakar yang pernah duduk sebagai anggota Komisi I, telah siap mendukung untuk revitaliasasi kalau harus ada kebijakan mengenai penataan ulang SDM LPP.

Kelima Audit Komprehensif Organisasi. Organisasi kedepan seperti apa, dilihat dari kekuatan dan kelemahannya, efiseieni dan anefisiensi, span of control pola koordinasi karena pusat daerah saling berhubungan.

Menurutnya, hal tersebut yang harus dilakukan di Tahun 2013, karena jika tidak dilakukan maka akan lamban perwujudan revitalisasi. Sehingga, Dia menegaskan bahwa yang harus difollow up pertama adalah  renstra LPP versi UU yang baru, saya yakin dewas sudah mengesahkan renstra tapi harus ada ajustmen berdasarkan UU LPP yang baru. Kedua erait saising LPP sebagai satu institusi penyiaran public, maka seharusnya bersama-sama dengan TVRI nantinya. Ketiga rebrending, membreanding ulang RRI TVRI sehingga orang muda tidak mengasumsikan terbatas. “Audit Rentra dan lain halnya tersebut harus diselesaikan di Tahun 2013,” Kata Mahfud Siddiq. (as).

BERITA TERKAIT
Indonesia Masuk BRICS, Budi Djiwandono: Wujud Sejati Politik Bebas Aktif
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menyambut baik masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS. Budi juga...
Habib Idrus: Indonesia dan BRICS, Peluang Strategis untuk Posisi Global yang Lebih Kuat
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keanggotaan penuh Indonesia dalam aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menjadi isu strategis yang...
Amelia Anggraini Dorong Evaluasi Penggunaan Senjata Api oleh Anggota TNI
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendorong evaluasi menyeluruh penggunaan senjata api (senpi) di lingkungan TNI....
Oleh Soleh Apresiasi Gerak Cepat Danpuspolmal Soal Penetapan Tersangka Pembunuhan Bos Rental
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tiga anggotaTNI Angkatan Laut (AL) diduga terlibat dalampenembakan bos rental mobil berinisial IAR di Rest Area KM...